Sudah Cerai, Penuhi Kewajiban Ini!
Oleh : Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.*
PWMJATENG.COM – Bercerai memang dimungkinkan terjadi, namun ingat, selesai cerai bukan berarti semua sudah selesai. Masing-masing mantan suami istri masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban terhadap mantan pasangan dan juga anak-anaknya. Jangan lepas cerai main lari dari tanggungjawab.
Berikut beberapa kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya:
1. Memberi mut’ah (memberikan sesuatu untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri.
Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut’ah pada bekas istrinya itu. Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami menurut batas-batas kepatutan.
Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT didalam QS 2:241.
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 241]
“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”
2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak selama masa iddah.
Apabila masa iddahnya telah selesai, maka habislah kewajiban memberi nafkah pakaian dan tempat kediaman. Hal ini sebagaimana diatur dalam QS 65:6.
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ …[الطلاق: 6]
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka….”
Menurut ayat ini, suami wajib memberikan tempat tinggal untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan terhadapnya.
Kewajiban suami terhadap mantan istri diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkhusus Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI yang berbunyi:
“Pasal 149 KHI: Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
Pertama, memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul (belum dikumpuli).
Kedua, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
Ketiga, melunasi mahar yang masih berutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al dukhul.
Keempat, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21.[2]
Dalam konteks nafkah iddah, hak mantan istri menjadi gugur karena nusyuz seperti dalam ketentuan Pasal 152 KHI: “Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.
Kewajiban seorang suami terhadap mantan istrinya juga diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
Demikian beberapa kewajiban suami terhadap mantan istri dan juga anak-anaknya setelah bercerai.
Sungguhpun telah berpisah atau bercerai, baik mantan suami maupun istri tidak boleh memutus silaturahmi termasuk dengan keluarganya. Keduanya masih harus menjaga hubungan baik atau tetap bersilaturahmi. Hubungan baik ini masih diperlukan terutama berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak pasca perceraian baik anak ikut ayahnya atau ibunya atau bahkan ikut kakek-nenek atau pamannya.
Dengan menjaga hubungan baik, insya Allah nasib anak akan lebih baik, terutama jika ayahnya masih bertanggungjawab dalam hal nafkah dan perhatian. Namun jika hubungan buruk, apalagi makin memburuk, maka walaupun suami punya harta atau penghasilan cukup, terkadang mengalami hambatan psikis untuk menemui atau membiayai anak-anaknya yang kebetulan ikut ibunya, terlebih jika ibunya telah kawin lagi.
Memang, karena umumnya perceraian dimulai dari masalah yang cukup serius, umumnya pasca cerai hubungan mantan suami-istri cenderung kaku dan terkadang disisipi rasa sakit hati dan bahkan dendam. Sehingga silaturahmi putus dan bahkan kebencian dan kejengkelan terlalu mendominasi hubungan pasca perceraian. Namun hal ini jangan sampai mengorbankan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Diperlukan kebesaran jiwa untuk menekan ego masing-masing demi kebaikan anak-anak di masa depannya.
[1] Achmad Asfi Burhanudin, “Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV, 2015, https://www.academia.edu/download/44620332/648-1899-1-PB.pdf.
[2] Jamaluddin Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 46, no. 2 (2012), http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/47.
Editor : M Taufiq Ulinuha
Jumlah Pengunjung : 840
Ini adalah kejadian ketiga kalinya dalam bulan ini. Statusnya BELUM KAWIN, tapi sudah mengajukan perubahan status menjadi CERAI dengan bukti AKTA CERAI dari Pengadilan Agama. Judul di atas bukanlah sebuah karangan atau imajinasi. Tapi real terjadi pada beberapa masyarakat kita ketika melihat histori Administrasi Kependudukan. Ini adalah kasus ekstrim, walaupun masih ada yang lebih ekstrim dari itu.
Itulah wajah administrasi kependudukan masyarakat kita. Betapa banyak masyarakat yang tidak peduli dengan dokumen kependudukan yang tertulis di Kartu Keluarga bahkan di KTP. Riwayat perubahan data dalam perjalanan hidup yang dilalui, sering tidak diikuti dengan perubahan pada dokumen kependudukan. Judul di atas adalah kasus nyata, dan kejadiannya tidak hanya satu dua, tapi puluhan.
Bukankah sudah semestinya ketika ada perubahan status dari BELUM KAWIN menjadi KAWIN TERCATAT atau KAWIN TIDAK TERCATAT, mestinya dilakukan pembaharuan data di KK dan KTP? Faktor apa yang menghalangi untuk pengurusan perubahan itu kecuali hanya karena ketidakpedulian?
Dan rupanya ini wajah dokumen kependudukan masyarakat kita. Betapa banyak perubahan Pendidikan pada anggota keluarga dari tidak sekolah menjadi SD/sederajat. Dari SD menjadi SMP/sederajat. Dari SMP menjadi SMA/sederajat dan seterusnya, tapi tidak dilakukan pembaharuan di dokumen kependudukan baik KK maupun KTP. Demikian juga pekerjaan kepala keluarga dan anggota keluarga. Ketika lulus sekolah baik SMP/SMA/Sarjana dan kemudian bekerja, sudah semestinya KK/KTP diperbaharui jenis pekerjaannya. Demikian juga terhadap data-data yang lain seperti status perkawinan di atas.
Kasus belum kawin tapi sudah cerai adalah karena ketidakpedulian terhadap dokumen administrasi kependudukan. Saat setelah melakukan pernikahan, perubahan data di KK/KTP tidak langsung dilakukan pembaharuan, bahkan ketika sebagai keluarga sendiri bersama suami, KK pun tidak dipisah dari KK orang tua. Dan ketika terjadi perceraian, dokumen lama yang dijadikan dasar untuk perubahan adalah dokumen sebelum pernikahan, dimana KK yang ada adalah KK bersama orang tua.
SIAK Terpusat yang diinstalasi di desa, sudah cukup memudahkan masyarakat untuk melakukan pembaharuan data dalam dokumen kependudukan. Bahkan jika literasi digital masyarakat cukup baik, Dirjen Dukcapilpun telah memfasilitasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan perubahan data dokumen kependudukan secara mandiri. (js)
Aktifkan notifikasi untuk dapat info terkini, Bun!
Bunda dapat menonaktifkan kapanpun melalui pengaturan browser.
TEMPO.CO, Jakarta -Situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang beralamat di kadin.id akhirnya sudah dapat diakses pada Jumat, 11 Oktober 2024. Namun menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie Ganinduto, hingga saat ini situs resmi Kadin masih ada di daftar trustpositif Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Masih ada di daftar trustpositifnya Kominfo," ujar Firlie kepada Tempo, Jumat, 11 Oktoberfest 2024.
Menurut Firlie, selama masih ada dalam daftar Trust Positif, situs masih terblokir untuk dapat diakses sejumlah operator. Hingga kemarin, Kamis, 10 Oktober, pada mesin pencarian, laman yang muncul justru menampilkan keterangan situs telah diblokir pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Maaf, akses ke situs ini diblokir oleh pemerintah Indonesia karena mengandung konten negatif yang melanggar peraturan perundangan di Indonesia,” bunyi keterangan di laman berlatar merah itu. Di bawah tulisan itu, tertera kontak: [email protected]. Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Telkom Indonesia masing-masing tertera di pojok kiri dan kanan atas laman itu.
Sebelumnya, Firlie menyayangkan pemblokiran ini. Tak dapat diaksesnya situs Kadin, menurut dia, berdampak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi anggota induk dunia usaha itu. Firlie menuturkan, para pelaku UMKM yang ingin melaksanakan ekspor tak bisa lagi mengakses dokumentasi sebagai persyaratan yang disediakan Kadin.
“Buat teman-teman Kominfo mungkin mohon dilihat lagi dipertimbangkan dengan kita memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Kasihan UMKM ini kalau tidak bisa beraktivitas. Tolong website kami itu dinormalisasi lagi,” ucapnya dalam siniar yang ditayangkan kanal YouTube Kadin Indonesia, Selasa, 8 Oktober 2024.
Firlie bercerita, informasi tentang pemblokiran situs itu dia dapatkan ketika dihubungi oleh sekretariat Kadin pada Ahad sore, 6 Oktober 2024. Awalnya, situs hanya diblokir oleh satu operator. Firlie pun menghubungi salah satu operator yang menjanjikan akan memeriksa aduan itu. Namun beberapa jam kemudian, semua operator memblokir situs itu. “Waduh, ternyata pas saya cek lagi website kami telah diblokir, masuk ke dalam blacklist dari Kominfo,” ucapnya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 14 ayat 3, ada tiga kondisi mendesak untuk pemutusan layanan elektronik yang dilarang, yaitu terorisme, pornografi anak dan atau konten yang meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum. Firlie menegaskan, tak satu pun unsur itu ada di situs Kadin. “Ini hanya informasi organisasi dan pelayanan terhadap keanggotaan. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman di Kementerian Kominfo,” katanya.
Tempo telah berusaha meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Prabu Revolusi. Namun pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor telepon selulernya belum berbalas. Di sisi lain, muncul situs baru yang beralamat di kadin-indonesia.com. Situs ini diduga milik Kadin kubu Anindya Novyan Bakrie. Namun, situs dengan tampilan yang masih sederhana itu tampak belum sempurna. Sebagian navigasi yang diklik mengarahkan Tempo ke laman yang masih kosong.
Aisha Shaidra, Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
